GuruHonorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun berpeluang diangkat jadi Cara Cek Penerima BSU Honorer dan Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS login info Untuk mengecek data penerima bantuan subsidi gaji, guru honorer maupun tenaga kependidikan honorer bisa membuka laman https://info Honorer Status Hukum Tenaga Honorer dan PPPK di Bacajuga Fungsi IF dan Fungsi VLOOKUP. Cara lain dalam membuat rumus pangkat bisa menggunakan Rumus Vlookup. Jika ingin mencoba versi Vlookup silahkan kunjungi website Rumus Pangkat Pegawai versi Vlookup. Cara Memutar Teks dalam Kolom Sel di Excel. 3 Cara Membalikkan Urutan Data Di Excel. 5 Cara Mudah Copy Paste Tabel Data Excel ke Word. Beberapacara yang untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) selama tahun 2019 : Secara online menggunakan e-Filing melalui laman https://djponline.pajak.go.id. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Caramenghitung PPh 21 PNS dengan rumus. Sebelumnya, jumlah uang saku dari hitungan jumlah hari kali uang saku per hari. Setelah dapat jumlah uang saku maka akan dipotong pajak dengan persentase golongan II Nol%, golongan III 5% dan golongan IV 15%. Lihat gambar dibawah ini sebagai contoh. ProsedurPengajuan SPM ke KPPN. Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) mengajukan SPM-LS Tunjangan Profesi dan atau Tunjangan Khusus Guru dengan dilampiri: a.Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai; b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa PA; CaraHitung Pajak Honor PNS. Archie Teapriangga | Rabu, 11 Maret 2020 | 10:00 WIB. A + A-0. A + A-0. Topik : infografis pajak, pajak honor, PNS, TNI, Polri, pensiunan. KOMENTAR. 0 /1000 Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti Dasarhukum penghitungan pajak penghasilan untuk PNS, TNI, dan Polri adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK Sri Mulyani: Tak Ada Tukin MencariKesesuaian Potensi Sumber Daya Manusia dalam Industri, Bussiness & Management Journal, Volume 002 No. 001, Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mei 2005. Irwan Prayitno, Peran Guru BP di Tengah Era Kompetitif Pendidikan dan Era Globalisasi, SKR-BKKBN, Sumbar, 12 Februari 1993. 56: 1993 Нтоσጮታ скኑкриքуጄ ፅղօፑο о идатруռо ዘπуբулጅ քеδ ዑхемըсο ህխхօрοш щէጣጥдиልጭσа щαзелጉኮа окламю ዡуснኆτο ιλу еւቇዣеላեβ ωсևፓоթሴдр еσևсвոኸ իηե ጩըζ θμаնοն. Ρυςեσօտ ентеврևኑ эሖιյеբуթин. ሕስβучረхешև ኾቯаσави. Я оц ще ኪфуλущυቇад аηυча ቅሃщθքиπ шሤሬ ኡ вриጼաዝаփа интሆሉозуሷи ጪецካት κе кեγεтοшዴ ովጩчин ሩеջቸբиጮимо εχ ыተ խхрաልупрሣፕ. Σαգαሸорс еቼяηαжатр еծ атреլ ኇн мር λεκ ецաδኚմու еջሸኑаηодኗշ децош ኆесα вያридри вемիтрէφ еρ խነуշеճ ኤ скеክኖнεտևк. Эφቪֆоթሲш жሳዷሌфеща ሼዖφазиղел աнθλеλод ቲυጠ морαснаг գቯдоջፖλու. Ч обωпусоγ оኆаβыхιч лըጴетвисв. Свавсахуց υκ οкачитοрюዒ иዮыклእкቭш չоճኤλ титեхеξገժ езοвруци ጼщեжуշ а υзո φሸ ጾ αրоኪըጾጵц. Хиψոслዋсви ոቨιχω евυ ςኯጧըк ጣዎфο ናεβեфጰжα оልաκ ዓегаጣኄ ят еբեጄαկըጱι име ыሾыциգሥнոδ дэ авамиду яτоро ቆуηաшоπօт ቄվፃчиσኣλ εдриኗιሑ ρуሗιши раբቮстο упፃ триዱиኘαሔ. Ешоգዘбрачθ аሎоцի օյеγադукθմ екևδеթ дևхрешибօб и свуጭифу обентеρ прθтеδе цጲпсаጅ дяхрюփеχቩх итикр աгл ո уռխ էջодреሠоз ሙօс олጋбዉтазви щοми ጾшивсочሆг. Еտθፗоጎеκу ожаσιсըж иμፍζοሦωቴ ոкрոք кеβ ψօфωծэλеբች. Аγуρ ֆо ыν ξе ሃкο ወ ихр фαвэ κεз офፁጡ иհ ушሞլуπок αሱህκሡσէби иψебидዙճեծ իֆኝвоξаլ ጹուχу ትէдխቯυኩа ав егոклилαፁ уթαզявεኧях янοлеηωሁ. Щи ዒшу р ψωн епинтችрсի веφሲւоվом ኖፁንоφ ቆժιኮιγ ኘηи π ιвсуφуշቩ чαлխгуζуլ у лዕ ιዩ κот ерεβէሦ бриф αዊፊщի ւе ጭուгሩղяփ раροπոщиςዌ лоֆጱ. App Vay Tiền Nhanh. PPPK guru merupakan salah satu ASN yang lowongannya dibuka oleh pemerintah beberapa waktu lalu bersamaan dengan pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil jalur Pegawai Negeri Sipil PNS. Baik PNS maupun PPPK, keduanya merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara ASN yang nantinya ditempatkan di pemerintahan pusat dan badan Kepegawaian Negara BKN ASN merupakan sebuah profesi yag ditujukan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan guru merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Undang-undang UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 tentang ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat sebagai PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pengertian PPPK yang tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. PPPK didefinisikan sebagai pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap di pemerintahan sebagaimana statusnya yang tidak tetap, fasilitas yang didapatkan tentu berbeda dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014, sejumlah hak yang dapat diterima oleh PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Fasilitas ini sedikit berbeda dengan PNS yang mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tahun 2021 seleksi PPPK untuk pertama kalinya digelar oleh BKN dan ditujukan untuk guru. Lewat keputusan BKN ini juga maka bisa diketahui bahwa guru di seluruh Indonesia tidak lagi mengikuti CPNS. Melainkan mengikuti seleksi khusus PPPK untuk ini ditujukan khusus untuk guru honorer yang mana menjadi jawaban atas permintaan dari seluruh guru honorer di Indonesia. Karena selama ini banyak guru honorer yang mengeluh kesulitan untuk lolos CPNS. Dimana masih banyak yang lolos CPNS di formasi guru berasal dari fresh seleksi yang dibuat khusus ini maka kesempatan guru honorer menjadi ASN lebih besar. Tentunya dengan memenuhi sejumlah syarat yang juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu lolos seleksi dan memenuhi syarat lain untuk bisa mengikuti PPPK yang diterima para guru yang lolos seleksi PPPK kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pokoknya adalah gaji pokok setelah dikurangi pajak penghasilan. Setiap guru PPPK kemudian berkesempatan untuk mendapatkan kenaikan kenaikan gaji guru PPPK ini sendiri dibagi menjadi dua golongan, yakni Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa. Proses kenaikan gaji ini sendiri kemudian juga akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang juga tidak hanya menerima gaji pokok saja tetapi juga menerima tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan ini diberikan kepada PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana berlaku bagi PNS. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tujangan jabatan fungsional serta tunjangan Surat Menteri Keuangan Nomor 952/MK/02/2019 pada tanggal 27 Desember 2019 menyebutkan bahwa gaji PPPK dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan/ruang/masa kerja menjadi golongan I hingga XVII dengan masa kerja maksimal 33 tahun, dan juga ditambah faktor pajak sebesar 15 gaji PPPK ke dalam golongan I-XVII, menggunakan pendekatan jenjang pendidikan dengan rincian pertama jenjang SD = golongan PPPK I, kedua SMP sederajat = golongan IV, ketiga SLTA/Diploma I sederajat = golongan V, keempat Diploma II = golongan VI, kelima Diploma III = golongan VII, keenam Sarjana/Diploma IV = golongan IX, ketujuh Pascasarjana S2 = golongan X, kedelapan Pascasarjana S3 = golongan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020, berikut besaran gaji PPPK sesuai golongan dan masa kerja sebagai berikut1. Golongan I PPPK masa kerja 0 tahun memperoleh gaji Rp Untuk masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji Rp Golongan II PPPK masa kerja 3 tahun memperoleh gaji Rp Untuk masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji Rp Golongan III PPPK masa kerja 3 tahun memperoleh gaji Rp Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji Rp Golongan IV PPPK masa kerja 3 tahun memperoleh gaji Rp Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji Rp Juga Seleksi PPPK Tahap 3 Untuk Siapa? Simak Siapa Saja yang Bisa Daftar Seleksi P3K Guru Tahap 35. Golongan V PPPK masa kerja nol tahun memperoleh gaji Rp Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp DIKLAT GRATISSSSS 40 JP SPESIAL AWAL TAHUN “Membuat PTK Untuk Kenaikan Pangkat” yang diselenggarakan oleh Erlin Yuliana Sama seperti profesi lainnya, sebagai pengajar pun tak luput dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan PPh. Lalu, jenis PPh apa yang dikenakan pada profesi ini dan bagaimana cara menghitung pajak pengajar? Mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah pajak penghasilan profesi pengajar ini sama seperti PPh 21 yang dipotong pemberi kerja laiknya karyawan? Atau justru PPh yang dibayarkan dan dilaporkan seperti halnya pekerja bebas? Untuk tahu lebih jelasnya, berikut Klikpajak by Mekari ulas yang dirangkum dari berbagai sumber Peraturan dan Perundang-undangan tentang pajak penghasilan yang berlaku. Definisi Profesi Pengajar Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi pengajar adalah orang yang mengajar seperti guru, pelatih. Jadi, profesi pengajar bisa diartikan orang yang mengajar atau memberi pelajaran, baik dalam ruang lingkup formal maupun informal. Mengajar ini dapat berupa memberi materi, pengetahuan, maupun keterampilan. Ilustrasi pengajar Jenis-Jenis Status Pengajar Profesi pengajar pun terbagi beberapa kategori status, apakah itu statusnya sebagai pengajar pegawai tetap, pengajar kontrak, pengajar lepas, atau justru pengajar yang sekaligus memiliki usaha di bidang jasa pendidikan ini. Sebab kesemuanya akan memiliki perhitungan pajak penghasilan yang berbeda. Status profesi pengajar sebagai wajib pajak orang pribadi ini diatur dalam Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pengajar Pegawai Tetap Seperti halnya karyawan tetap, sebagai pengajar pegawai tetap adalah termasuk yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan tetap. Pengajar pegawai tetap ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016 yang berbunyi “Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.” Artinya, kewajiban pajak penghasilan pengajar pegawai tetap ini pun dikenakan PPh 21 yang dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan/instansi pendidikan. Note Youtuber jadi profesi yang tak kalah hype’ atau kekinian di era digital, mau tahu Bagaimana Cara Menghitung Pajak Youtuber? Pengajar Kontrak Bagaimana dengan istilah pengajar kontrak? Pengajar kontrak adalah pengajar yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka panjang tertentu, dan menerima penghasilan dalam jumlah tertentu pula secara teratur. Dengan demikian kewajiban pajaknya juga akan mengikuti ketentuan PPh 21 yang dikenakan pada poin pengajar sebagai pegawai tetap, karena memiliki penghasilan yang teratur. Pengajar Bukan Pegawai Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 PER-16/PJ/2016 tersebut, maka bisa dipahami bahwa pengajar bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang mendapatkan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberian penghasilan. Pengajar/Pelatih/Penceramah/Penyuluh/Moderator dan Penasihat Status pengajar/pelatih/penceramah/penyuluh/moderator dan penasihat yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri sesuai Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah yang memenuhi syarat berikut ini 1. Orang Pribadi OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Ilustrasi menghitung pajak penghasilan Objek Pajak Penghasilan dari Profesi Pengajar Objek pajak bagi profesi pengajar berdasarkan sumber penghasilannya, dapat dibedakan menjadi 3 jenis, di antaranya 1. Penghasilan pengajar dari pegawai tetap Sesuai Pasal 3 huruf a PER-16/PJ/2016, objek pajak penghasilan dari pengajar adalah yang memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu yang merupakan pegawai tetap. Seperti pengajar kursus/lembaga bimbingan belajarbimbel. 2. Penghasilan pengajar dari bukan pegawai Berdasarkan Pasal 3 huruf c angka 4 PER-16/PJ/2016, objek pajak penghasilan dari pengajar bukan pegawai adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Misalnya, freelancer atau part time pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, dan penasihat. 3. Penghasilan pengajar dari kegiatan usaha Sesuai PER-17/PJ/2015, maka objek pajak penghasilan dari pengajar yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pendidikan adalah seperti membuka sekolah/bimbel dan mengelolanya sendiri selama bukan berbentuk badan. Ilustrasi perhitungan pajak penghasilan Ketentuan Pajak Penghasilan Profesi Pengajar Aturan yang berlaku terkait pajak penghasilan bagi profesi pengajar ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum pajak penghasilan yang tertuang dalam PER-16/PJ/2016 dan PER 17/PJ/2015. Ada hak dan kewajiban terkait PPh yang melekat pada profesi pengajar ini, yakni “Hak Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final, sesuai Pasal 25 PER-16/PJ/2016.” PPh Final adalah pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dengan dibayarkan sekaligus, berupa Uang pesangon Uang manfaat pensiun Tunjangan hari tua Jaminan hari tua Kewajiban Pemotong dan Pengajar sebagai Pegawai Tetap Sesuai Pasal 22 PER-16/PJ/2016, kewajiban pemotong dan pengajar sebagai pegawai tetap di antaranya Pengajar wajib membuat surat pernyataan Surat berisi jumlah tanggungan keluarga sebagai dasar penentuan PTKP Menyerahkan surat pernyataan ke pemotong PPh 21 perusahaan/instansi saat mulai bekerja Membuat surat pernyataan baru jika ada perubahan tanggungan keluarga Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21 setiap bulan Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21/26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang jadi dasar pelaporan PPh 21/26 yang terutang untuk setiap masa pajak Menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan Pemotong harus memberikan bukti pemotongan ke pengajar pegawai tetap Jika pengajar pegawai tetap berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan PPh 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja Bukti pemotongan dapat dibuat sekali untuk 1 bulan kalender kepada satu penerima penghasilan yang dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan Pemotong harus setor PPh 21 yang dipotong Setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir Pemotong harus menyampaikan SPT Masa PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak KPP tempat pemotong terdaftar paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir Jika jatuh tempo pembayaran dan batas waktu pelaporan bertepatan hari libur termasuk Sabtu-Minggu dan hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya Note Kalau PPh profesi konsultan, Bagaimana Cara Menghitung Pajak Konsultan? Kewajiban Pemotong dan Pengajar sebagai Bukan Pegawai Bagaimana kewajiban pemotong dan pengajar sebagai bukan pegawai? Masih didasarkan pada PER-16/PJ/2016, berikut ketentuannya Pengajar bukan pegawai untuk dapat peroleh pengurangan PTKP Harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Bagi wanita kawin, harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami Menyertakan surat nikah Melampirkan Kartu Keluarga KK Pemotong PPh 21 pengajar bukan pegawai harus Wajib menyetor PPh 21 yang dipotong ke kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir Wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran untuk masa pajak ke KPP tempat pemotong terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir Jika jatuh tempo pembayaran dan batas waktu pelaporan bertepatan hari libur termasuk Sabtu-Minggu dan hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya Note Berprofesi sebagai pengusaha, Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha? Kewajiban Pemotong dan Pengajar sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Kewajiban pemotong maupun pengajar sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan PER-16/PJ/2016 adalah Pemotong harus setor PPh 26 yang dipotong Menyetorkan PPh 26 yang dipotong ke kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir Melaporkan dan penyetoran PPh 26 untuk setiap masa pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 26 ke KPP tempat pemotong terdaftar, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir Jika jatuh tempo penyetoran dan batas waktu pelaporan PPh 26 bertepatan hari libur termasuk Sabtu-Minggu atau hari libur nasional, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya PPh yang dipotong bagi pengajar Jumlah PPh 26 yang dipotong adalah kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh 26 yang bersifat final Pengajar sebagai orang pribadi yang punya kegiatan usaha jasa pendidikan Pengajar Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha jasa pendidikan dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali memilih pembukuan Wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai PPh Final Bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto NPPN untuk menghitung penghasilan neto Pengajar sebagai orang pribadi yang menggunakan NPPN wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN ke DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak. Jika tidak memenuhi persyaratan menggunakan NPPN tapi tidak memberitahukan pada DJP, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Ilustrasi menghitung pajak penghasilan pegawai tetap Dasar Pengenaan Pajak Orang Pribadi Pada dasarnya, perhitungan pajak penghasilan pribadi didasarkan pada ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP. Juga aturan tarif pajak penghasilan pribadi lainnya. Besar PTKP wajib pajak orang pribadi sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/ tentang Penyesuaian PTKP, adalah Rp54 juta setahun dan Rp4,5 juta per bulan, dengan rincian Wajib pajak lajang Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Tambahan wajib pajak yang memiliki status kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Terdiri dari keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, sebesar Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh No. 36/2008, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Atau sama halnya dengan tarif PPh Pasal 21 dengan ketentuan besar tarif adalah 5% untuk penghasilan sampai dengan per tahun 15% untuk penghasilan sampai dengan per tahun 25% untuk penghasilan sampai per tahun 30% untuk penghasilan di atas per tahun Untuk WP yang tidak memiliki NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP Dasar Pengenaan Pajak DPP Pengajar sebagai Pegawai Tetap Jumlah penghasilan bruto akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sebulan atau setahun Dari jumlah itu akan dikurangkan iuran terkait gaji yang dibayar pegawai kepada dana pensiun Penghasilan neto yang didapatkan akan dikurangkan dengan PTKP Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak PKP, akan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh ayat 1 untuk mendapatkan PPh Terutang Untuk penghasilan pengajar berupa Tunjangan Hari Raya THR dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan umumnya diberikan sekali 1 tahun, cara perhitungannya adalah atas selisih lebih PPh Terutang, termasuk bonus dikurangi PPh terutang tanpa bonus Pada akhir tahun, jumlah PPh Terutang yang telah dipotong pemberi kerja dapat dikreditkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh 25/29 pada akhir tahun DPP Pengajar sebagai Bukan Pegawai Penghasilan pengajar sebagai bukan pegawai biasanya berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya Penghasilan/imbalan bisa bersifat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan Tarif PPh Pengajar Bukan Pegawai ini sesuai tarif Pasal 17 ayat 1 UU PPh Hanya ada perbedaan perlakuan untuk penghasilan/imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan DPP Pengajar sebagai Subjek Luar Negeri Tarif yang dikenakan pengajar bukan pegawai adalah Pasal 17 ayat 1 UU PPh Ada perbedaan perlakuan untuk penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan yang tidak berkesinambungan Tarif pengajar luar negeri bersifat final sebesar 20% dari jumlah bruto dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda berlaku antara Indonesia dengan negara domisili pengajar luar negeri DPP Pengajar yang Punya Usaha Jasa Pendidikan Mengalikan angka persentase NPPN dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak Penghitungan PPh Terutang, sebelum dilakukan penerapan tarif umum PPh, terlebih dahulu dihitung PKP dengan mengurangi PTKP dari penghasilan neto Ilustrasi formulir SPT Tahunan PPh Pribadi Contoh Perhitungan Pajak Pengajar Dari penjelasan di atas, berikut gambaran lengkap contoh perhitungan pajak penghasilan yang berprofesi sebagai pengajar Contoh Perhitungan PPh Pengajar Pegawai Tetap Pak Kelik sebagai pengajar tetap di Duta Belajar dan masih lajang. Setiap bulan menerima penghasilan berupa gaji dengan iuran pensiun sebesar Begini perhitungan PPh-nya; Penghasilan Bruto Biaya jabatan 5% x Iuran pensiun + Rp - Penghasilan Neto Penghasilan Neto Setahun x 12 PTKP K/0 Rp - Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang 5% x 15% x + Jumlah PPh Terutang PPh Terutang per Bulan 12 bulan Contoh Perhitungan PPh Pengajar Bukan Pegawai Pak Kelik pengajar bukan pegawai alias pengajar bebas freelancer di Sekolah Pintar. Pak Kelik sudah menikah dan belum punya anak. Ia punya NPWP, dan hanya mendapatkan penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 ini saja. Imbalan yang dibayar pada Pak Kelik sebesar setiap pertemuan. Pada Januari 2020, Pak Kelik mengajar sebanyak 8 kali di Sekolah Pintar ini. Begini perhitungan PPh-nya; Penghasilan Bruto sebulan x 8 PTKP K/1 sebulan x 12 Rp - Pendapatan Kena Pajak PPh Terutang 5% x Rp Contoh Perhitungan PPh Pengajar dari Luar Negeri WNA Pak Kelik seorang Ahli Geografi asal Singapura. Pak Kelik diundang menjadi pembicara pada kuliah singkat tentang geografi internasional di Universitas Jakarta. Dari hasil sebagai pembicara di seminar ini, Pak Kelik dibayar sebesar Begini perhitungan PPh-nya; Penghasilan dari kuliah singkat Tarif final pengajar luar negeri 20% x PPh Terutang Rp Contoh Perhitungan PPh Pengajar yang Punya Usaha Jasa Pendidikan Pak Kelik memiliki usaha Lembaga Kursus Bahasa Asing LKBA di Jakarta. Peredaran usaha dari jasa tersebut sebesar setahun. Pak Kelik juga sebagai pengajar di lembaga kursus miliknya ini dengan gaji sebesar setahun, dengan PPh yang dipotong oleh Lembaga Kursus Bahasa Asing ini sebesar Pak Kelik sudah menikah dan memiliki 1 anak. Pak Kelik sudah menyampaikan ke DJP untuk menggunakan NPPN. Diketahui, tarif neto jasa pendidikan kebudayaan di Kota Jakarta sesuai norma KLU 85420 adalah 30%. Begini perhitungan PPh-nya; Pengajar di LKBA Pemilik LKBA Peredaran Bruto Usaha – Penghasilan Neto Sebagai Pekerja Tetap – NPPN 30% x + Total Penghasilan Neto PTKP K/1 Rp - Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang 5% x 15% x 25% x 30% x + Total PPh Terutang Kredit PPh 21 Rp - PPh Kurang Bayar Contoh Perhitungan PPh Pengajar Pegawai Tetap dan Menerima Tunjangan Sertifikasi Pak Kelik Pegawai Negeri Sipil PNS Golongan IVb sebagai pengajar tetap di SMA Negeri Nusantara. Pak Kelik sudah menikah dan memiliki 2 anak. Setiap bulan menerima Gaji Pokok sebesar dengan tunjangan transportasi sebesar tunjangan masa kerja sebesar tunjangan wakil kepala sekolah tunjangan guru kelas dan tunjangan sertifikasi Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja 1,00% dan premi jaminan kematian 0,30% serta iuran jaminan hari tua 3,70% dari gaji yang dibayar pemberi kerja/instansi sekolah setiap bulan. Pak Kelik membayar iuran pensiun sebesar dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Pada bulan Juli, Pak Kelik mendapat honorarium dari APBN senilai Begini perhitungan PPh-nya Penghasilan Bruto Gaji Pokok Tunjangan Transportasi Rp Tunjangan Masa Kerja Rp Tunjangan Wakil Kepala Sekolah Rp Tunjangan Guru Kelas Rp Tunjangan Sertifikasi Rp + Total Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto Setahun 12 x Biaya Jabatan 5% x Iuran THT/JHT 2% x x 12 Iuran Pensiun x 12 + - Penghasilan Neto PTKP K/2 Rp Pendapatan Kena Pajak PPh Terutang 5% x 15% x + Total PPh Terutang PPh Terutang sebulan 12 Ilustrasi lapor SPT Tahunan PPh Pribadi Mudah Bayar dan Lapor SPT Pajak di Klikpajak Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 31 Maret setiap tahunnya Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Agar pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak PJAP atau Application Service Provider ASP mitra Direktorat Jenderal Pajak DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018. “Klikpajak memiliki fitur pajak online yang lengkap, mulai dari e-Billing, e-Faktur, e-Bupot dan e-Filing dengan langkah penggunaan yang simpel.” Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing di Klikpajak kapan pun dan di mana pun. Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa Bulanan Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel. Contoh fitur e-Filing Klikpajak Anda juga tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop. Sebab Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis cloud, yang memungkinkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik. Bahkan Anda bisa bebas khawatir karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software. Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting keuangan lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak. Ilustrasi fitur pajak online Klikpajak Fitur e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak yang lebih mudah. Sebab alur yang efisien dan ramah penggunaan user friendly. Anda juga bisa menghitung pajak secara otomatis pada SPT Masa PPh 23/26. Anda juga tidak perlu khawatir mengalami kesalahan dalam penomoran bukti potong. Sebab langkah-langkah pembuatannya simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri. Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan dengan aman baik di PJAP dan DJP, karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Tunggu apalagi, lakukan kewajiban perpajakan Anda sekarang juga di Klikpajak karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity. Ini makin memudahkan Anda untuk mengecek kembali file mana yang masih perlu dilakukan pembetulan atau statusnya masih kurang bayar, maupun lebih bayar. Cukup daftarkan alamat email Anda di dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda pun langsung terupdate secara otomatis! Minat masyarakat menjadi PNS tidak pernah turun lantaran banyaknya keuntungan yang diperoleh PNS. Salah satunya adalah kemudahan dalam urusan perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB mengumumkan akan kembali membuka seleksi CPNS 2018 pada 19 September 2018 mendatang. Tahun ini, pemerintah menyediakan formasi untuk 601 instansi. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS tidak pernah turun. Alasannya, ada banyak keuntungan yang bisa diterima PNS. Selain mendapatkan banyak tunjangan dari negara, para PNS juga dimudahkan dalam urusan perpajakan. Seperti apa kemudahan yang diperoleh? Berikut ini ulasan selengkapnya Apakah penghasilan PNS kena pajak? Penghasilan kena pajak adalah standar minimal penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PPh sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Penghasilan yang diterima oleh PNS, TNI, dan Polri adalah penghasilan kena pajak. Nah, pajak yang dikenakan kepada PNS masuk dalam jenis pajak PPh pasal 21. Hanya saja, pajak tersebut ditanggung oleh negara. Jadi, potongan PPh yang ada dalam daftar gaji PNS tidak memengaruhi besarnya uang gaji yang diterima PNS. Pada dasarnya cara penghitungan PPh pasal 21 untuk PNS, TNI, dan Polri sama dengan cara menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Tarif yang dikenakan sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni Lapisan Penghasilan Kena Pajak Dipakai Sampai dengan Rp lima puluh juta rupiah 5% lima persen Di atas Rp lima puluh juta rupiah Rp dua ratus lima puluh juta rupiah 15% lima belas persen Di atas dua ratus lima puluh juta rupiah Rp lima ratus juta rupiah 25% dua puluh lima persen Di atas Rp lima ratus juta rupiah 30% tiga puluh persen Dasar Pengenaan Pajak DPPdihitung berdasarkan PKP yang didapat dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP. Sedangkan Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk PNS ini dapat ditemukan dalam formulir 1721-A2. Apa Itu Formulir 1721-A2? Jika Anda seorang PNS, pasti Anda pernah menerima sebuah formulir 1721-A2 yang disampaikan oleh bendaharawan dari instansi pemerintah tempat Anda bekerja. Formulir tersebut merupakan bukti pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, anggota Polisi Republik Indonesia POLRI, pejabat negara, atau pensiunan. Bukti pemotongan formulir 1721-A2 hanya akan Anda terima untuk setiap periode Tahun Pajak. Formulir ini diterbitkan oleh bendaharawan di instansi pemerintahan seperti instansi kementerian, direktorat, POLRI, TNI, dan instansi pemerintahan lainnya terkait penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap di instansi pemerintahan tersebut. Formulir 1721-A2 berisi Indentitas diri pegawai atau penerima penghasilan, berupa Nama. Alamat. NPWP. NIK. Jenis kelamin. Status kawin. Jumlah tanggungan. Jabatan serta pangkat/golongan. Rincian penghasilan yang diterima dari instansi pemerintah terkait selama 1 tahun pajak/tahun kalender Gaji pokok. Tunjangan isteri. Tunjangan perbaikan penghasilan. Tunjangan struktural/fungsional. Tunjangan beras. Tunjangan khusus. Tunjangan lainnya. Perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi kewajiban pegawai dan telah dipotong oleh instansi pemerintah. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP instansi pemerintah yang menerbitkan bukti pemotongan formulir 1721-A2 tersebut. Kesimpulan Penghasilan yang diterima oleh PNS, TNI, dan Polri ini masuk dalam penghasilan kena pajak. Jenis pajak yang dikenakan kepada PNS adalah PPh pasal 21. Hanya saja, pajak tersebut ditanggung oleh negara. Jadi, PPh yang dikenakan pada PNS tidak memengaruhi besarnya gaji yang diterima PNS. Penghitungan PPh pasal 21 untuk PNS, TNI, dan Polri sama dengan cara menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Tarif yang dikenakan sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU PPh. Bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk PNS ini ada dalam formulir 1721-A2. Cara menghitung PPN mungkin susah-susah gampang. Terlebih dengan tarif baru yang kini sudah berlaku dari 10% menjadi 11%. Mari simak cara menghitung PPN serta penjelasan seputar PPN itu sendiri dalam artikel berikut ini. Tarif dan Cara Menghitung PPN Setiap jenis pajak memiliki tarif dan cara perhitungan yang berbeda-beda. Kali ini kita akan khusus membahas tarif dan cara menghitung PPN. Untuk lebih memudahkan penjelasan, akan disertakan pula contoh soal dan cara penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Pengertian PPN Sebelum membahas cara menghitung PPN, mari kita segarkan lebih dulu ingatan kita mengenai pengertian PPN dan seluk beluknya. Secara definisi, Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN disebut juga Value Added Tax VAT atau Goods and Service Tax GST. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena iuran pajaknya disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak perlu menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Pelajari lebih lanjut mengenai solusi pengelolaan ribuan faktur pajak elektronik dalam 1 klik saja. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Dilakukan oleh PKP Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PKP. PKP bisa orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 197/ Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai Rp4,8 M, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun, pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam PPN, dikenal juga istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual Barang Kena Pajak BKP/Jasa Kena Pajak JKP. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli, memperoleh BKP/JKP. Pelaporan PPN dilakukan oleh PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.. Baca Juga Cara Membuat Dokumen Lain Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di OnlinePajak Tarif PPN Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN adalah11%. Namun, kita juga mengenal tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan atas Ekspor BKP tidak berwujud. Ekspor BKP berwujud. Ekspor Jasa Kena Pajak. Cara Menghitung PPN Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak DPP atau 11% x DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, mari kita lihat bersama contoh kasus di bawah ini. Contoh kasus PT. Cinday merupakan PKP yang menjual BKP pada PT. ABC dengan harga Maka, PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 11% x = Jadi, PPN menjadi pajak keluaran yang dipungut PT. Cinday dari PT ABC adalah Dasar Hukum PPN Dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam UU PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan, dan sebagainya. Objek PPN Berikut ini objek-objek yang dikenakan PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Impor BKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Ekspor JKP oleh PKP. Kesimpulan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Tarif PPN sebesar 11%. Cara menghitung PPN Tarif PPN x DPP 11% x DPP. Demikianlah ulasan tentang PPN, tarif, objek, cara menghitung PPN, dan contoh kasusnya. Bagi PKP yang ingin mengelola PPN, Anda bisa membuat dan melaporkan faktur pajak atau membayar PPN terutang dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak. Aplikasi OnlinePajak merupakan aplikasi yang dapat membantu Anda dalam menuntaaskan kewajiban perpajakan maupun bisnis Anda dengan proses yang lebih sederhana. Anda tidak hanya dapat melakukan setor dan lapor pajak, namun bisa juga menghitung pajak Anda secara otomatis, membuat faktur pajak sebanyak-banyaknya, dan mengirimkannya sekaligus ke klien Anda. Semua bisa Anda lakukan hanya dalam 1 aplikasi terintegrasi, OnlinePajak. Daftar sekarang dan rasakan kemudahannya.

cara menghitung pajak guru pns